BANTEN –
Dalam rangka Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan di provinsi
Banten, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dengan Plt. Gubernur Banten,
Rano Karno, melaksanakan rapat koordinasi di Pendopo Gubernur yang
terletak di lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi (KP3B)
Banten, Rabu (14/01).
Banten
merupakan satu dari empat provinsi yang berhasil dalam melakukan
penyerapan kontingensi di tahun 2014. Dalam sambutannya Mentan
menyampaikan perasaan puasnya kepada Plt. Gurbenur Banten. Selain
Banten, tiga provinsi lainnya yang berhasil melakukan kontingensi dengan
prosentase 100 persen yaitu Lampung, Bali dan Sulawesi Selatan.
“Ini Kadis Pertanian luar biasa, pencapaian kontingensi, 100 persen,” ungkap Mentan.
Ditengah
upaya Mentan dalam mempercepat swasembada pangan, Mentan memberikan
bantuan alsintan kepada provinsi Banten, Mentan menyampaikan
permintaannya kepada Plt. Gurbenur Banten untuk menambah satu juta ton
produksi padi dari provinsi muda ini.
“Kalau
dipenuhi, kami akan kali handtracktornya, dari 132 menjadi empat kali
lipat. Pompa air pun akan kami tambah, menjadi 256. Kemudian irigasi
delapan ribu,” tambah Mentan.
Pada
rakor ini, Mentan menyampaikan rencana tindak lanjut dalam pencapaian
swasembada pangan diantaranya dengan upaya perbaikan jaringan irigasi
untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), pengadaan dan penguatan
sistem benih untuk menjamin kemandirian benih, penyediaan pupuk tepat
jumlah, waktu, jenis dan dosis, serta pengadaan alsintan untuk
meningkatkan IP dan pengurangan susut panen.
Rencana
tindak lanjut tersebut didasarkan pada permasalahan yang dihadapi
pertanian di Indonesia diantaranya irigasi, benih, pupuk, alat mesin
pertanian (alsintan) dan penyuluh pertanian. Permasalahan pada benih
menyebabkan kehilangan peluang produksi sebanyak 6 juta ton GKG. Untuk
masalah yang terjadi pada pupuk dapat menghilangkan peluang produksi
sebanyak 3 juta ton GKG. Sedangkan permasalahan alsintan memiliki
peluang kehilangan produksi sebanyak 3,5 juta ton GKG.
Kurangnya
penyuluh pertanian di Indonesia sebanyak 21 ribu orang juga dapat
menghambat kegiatan pertanian setara dengan kehilangan peluang produksi 3
juta ton GKG. Pada masalah ini, Mentan mendapat bantuan dari Kepala
Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk sumber daya manusia dengan menurunkan
Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebanyak 52 ribu personil.
Rapat
koordinasi ini dihadiri oleh Dirjen PPHP Kementerian Pertanian,
perwakilan DPRD Provinsi Banten, perwakilan Bupati dan Wakil Bupati
wilayah Provinsi Banten, Komandan Korem 064, serta pejabat lingkup Pemda
Provinsi Banten serta stakeholders di bidang pertanian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar